Satpam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Halangi Tugas Wartawan Atas Perintah Kadis

Kabupaten Bogor – Audiensi tempat Pembuangan Akhir ( TPA) yang berlangsung pada Kamis 20 April Forum 3 Desa, Pemerintahan desa, Muspika,dan Dinas Lingkungan Hidup beberapa lalu mengaspirasikan tuntutan diantaranya, keadilan Kompensasi yang diberikan, pembuatan tanggul penahan longsor, penyediaan air bersih, berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Kabupaten Bogor Sabtu,(23/04/22)

Tujuan dari pertemuan tak lain adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait audensi Forum 3 Desa,Pemerintahan desa,Muspika Kecamatan Cibungbulang,dan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak menghasilkan kesepakatan dengan alasan perlu proses dan pengkajian,maka Audensi di tunda dan akan digelar setelah lebaran,ujar salah satu nara sumber pasca keluar dari ruang Audiensi.

saat dilokasi ,sejumlah wartawan yang terdiri dari Media TRIBUNPOST, Barometer Indonesia, jabaronline.indoglobenews ,Kabarxxi.com dan Lintas Bogor.com tak diperbolehkan masuk untuk melakukan peliputan tersebut. Pasalnya, Petugas Keamanan ( Securty DLH ) tidak mengizinkan wartawan masuk,

Lalu sejumlah awak media menanyakan kepada satpam,alasan apa wartawan tidak diperboleh masuk,satpam menjelaskan,sudah ada PWI diruang audiens dan itu perintah dari pak kadis tidak boleh lagi wartawan masuk,ungkapnya,

ucapan satpam tersebut menjadi pertanyaan besar bagi awak media, kenapa Wartawan satu diperbolehkan dan yang lain tak diizinkan masuk guna meliput acara audiens yang seharusnya tak ada larangan dari pihak dinas Lingkungan Hidup.

Wartawan TRIBUNPOST Wawan Gunawan saat dilokasi mengatakan,” kami sangat menyesali dengan perlakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Menghalang – halangi liputan,bahkan kami seolah dipingpong oleh mereka,Kami sebagai Profesi wartawan itu dilindungi Undang-undang dan menjalankan tugas Kami untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang untuk publik, “ungkapnya

Dia menambahkan,” kami disuruh menunggu di luar untuk bertemu dengan Kadis,tapi tetap kami tidak diperkenankan masuk ruangan sampai akhirnya memutuskan untuk keluar dari kantor Dinas Lingkungan Hidup tanpa bisa mengkonfirmasinya langsung,”

Adanya laporan Kejadian tersebut, Ketua Aliansi Insan Pers Bogor Raya ( AIPBR ) Aliv Simanjuntak Angkat Bicara,

Tindakan oknum satpam diduga menghalang-halangi kerja wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.tindakan tersebut tida elok dan berpotensi melanggar Undang-Undang Pers, karena menghalangi pekerjaan jurnalis dalam mendapatkan informasi.

Aliv menambahkan,Tugas satpam memang harus patuh kepada pimpinannya( Kadis Lingkungan Hidup), namun bukan menghalangi wartawan dalam mendapatkan informasi.satpam jelas menghalang-halangi tugas jurnalistik, karena pada pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. imbuhnya,

“Dan di pasal 4 poin 3 disitu di tuliskan untuk menjamin kemerdekaan pers,”
UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 18 ayat 1 yang mengatakan tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah,Tegas Aliv Yang giat dalam membela hak-hak wartawan.

Dalam Waktu dekat,Rencananya Aliansi Insan Pers Bogor Raya akan melayanglan surat somasi kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bogor atas perintahnya kepada satpam yang telah menghalagi tupoksi wartawan,yang seharusnya mereka para Awak kuli tinta bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik dalam konteks Audiensi tersebut,pungkasnya.

( Red/baday /Team)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *