Unjuk Rasa Buruh Di Kantor DPRD Jawa Barat

BANDUNG – Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja atau serikat buruh di Jawa Barat (Jabar) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

Para buruh akan menyoal Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar Nomor: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 kepada pimpinan DPRD.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto menilai, Huruf D Diktum ke-7 dalam SK Gubenur Jabar itu bakal merugikan buruh.

Pasalnya dengan dalih Huruf D Diktum ke-7 SK Gubernur Jabar tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, perusahaan yang tidak mampu tidak harus mengajukan penangguhan pengupahan dan bisa melakukan bipartit bersama serikat pekerja.

“Ini memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan untuk membayar di bawah upah minimum seperti yang telah ditetapkan Gubernur,” jelas Roy

Roy menambahkan, Huruf D Diktum ke-7 SK Gubenur tentang Upah Minimun hanya berlaku wilayah Jabar.

“Hal seperti ini baru terjadi tahun ini. Pemerintah Jabarpada kali ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Pemerintah Jabar membuat peraturan yang tidak ada kaitan hukumnya,” imbuhnya.

Sementara itu titik kumpul massa aksi akan dikonsentrasikan di depan Gedung DPRD Jabar mulai pukul 10.00 WIB. Roy menyebutkan, sebanyak 10.000 buruh diperkirakan ikut meramaikan aksi unjuk rasa.

(Levi/djitu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *