Sempat Dituding Tak Miliki Izin, Begini Pengakuan PT Sama Altanmiah Indonesia

Kabupaten Cianjur – Sempat dituding tidak mengantongi izin mendirikan bangunan dan operasional pengolahan kayu di Mande, Direktur PT. Sama Altanmiah Indonesia, Izza Farhani Putra angkat bicara soal tersebut, saat ditemui di wilayah Kecamatan Cugenang, Kamis (2/12/2021).

Ia menuturkan, bahwa di awal pihaknya melakukan sewa lahan ke salah seorang yang mengaku pengelola tanah di wilayah Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande tersebut, telah sesuai kesepakatan bersama.

Bahkan setelah transaksi itu dilangsungkan, proses tahapan perizinan pun dari awal hingga ke beberapa instansi terkait dilaksanakan secara maksimal.

“Jadi awalnya itu kami dari PT Sama melakukan sewa lahan ke salah seorang di lokasi itu dengan kesepakatan harga sekitar Rp 120 juta. Nah setelah itu, kami langsung melakukan tahapan perizinan mulai dari izin warga, Pemerintah desa, Kecamatan, BPN Cianjur, termasuk ke Dinas Lingkungan Hidup,” ungkapnya, Kamis (2/12).

Bahkan, pihaknya mengaku, telah melakukan proses perizinan itu hingga ke sidang UKL UPL di Dinas Lingkungan Hidup Cianjur.

Namun, dalam perjalanan selangkah lagi menuju Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, proses perizinan itu dimohon untuk diberhentikan sementara, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan.

“Padahal waktu itu kami tengah memproses perizinan. Tapi karena ada beberapa hal dari pihak yang menyewakan lahan, karena ternyata orang yang menyewakan itu bukan pemilik asli, melainkan orang yang katanya menjadi kuasa dari atas nama dalam sertifikat tanah tersebut,” kata dia.

“Bahkan ada dugaan penekanan yang ditujukan ke sejumlah instansi terkait, sehingga proses perizinan kami dihentikan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Superi Faizal mengaku, bahwa pihak perusahaan atas nama PT. Sama Altanmiah Indonesia, memang belum mengajukan permohonan perizinan ke dinas satu pintu, namun untuk proses perizinan lainnya mungkin itu ranahnya instansi terkait lainnya, seperti DLH.

“Kalau kepada kami, memang mereka belum mengajukan. Kalau untuk sidang UKL UPL itu ranahnya Dinas Lingkungan Hidup Cianjur,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (2/12).

Selain itu, ia mengatakan, terkait persoalan kasus perdata persidangan dengan pihak lain, pihaknya mengaku memang menurut kabar, saat ini masih dalam proses.

“Yang saya dengar katanya lahan yang sedang diproses perizinan itu sedang dalam persidangan. Tapi dari kami intinya, menunggu pengajuan serta kelengkapan persyaratannya saja dari pihak perusahaan tersebut,” pungkasnya.

(Aditya Nursyifa/djitu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *