Pelantikan 72 Kepsek SMPN Dipertanyakan

Kabupaten Cianjur – Pelantikan 72 Kepala Sekolah SMPN yang dilakukan pada Jum’at (26/11) lalu masih menyimpan tanda tanya besar. Pasalnya, orang nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Cianjur tidak terlihat di Gedung Bale Praja Pendopo kalau itu.

Padahal kegiatan menentukan calon pemimpin di setiap SMPN se-Kabupaten Cianjur itu sangat bermakna jika dihadiri oleh kepala di sebuah dinas yang menaungi pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu pelantikan yang digelar terkesan dilakukan mendadak dan mendesak tentu mengundang segudang pertanyaan sebab hal tersebut.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur Himam Haris mengatakan, ketidakhadirannya itu karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. “Saya sudah ijin Langsung ke pak Dadan kepala BKAD. Ada acara mendesak keluarga, anak di Bogor sakit ternyata hamil, tak ada kehadiran saya sama saja, karena BKAD lebih kuat,” katanya
Menurutnya sudah ada komunikasi agar ia menjadi saksi pada acara pelantikan, namun ia tak mengetahui isi draft sehingga tidak sempat mempelajari karena hanya diketahui oemh kepala Bidang Disdkbud Cianjur.
“Hanya saja saya hanya melihat sekilas tidak mendalami akan ada pelantikan di lantiknya setelah ada Kepala sekolah yang akan diklat akhir Desember. Tiba-tiba ada pelantikan, karena Kepala sekolah harus menyelesaikan dana BOS,” ujarnya

Selain itu Himam menjelaskan, pelantikan sejumlah kepala sekolah SMPN terkesan mendadak karena adanya permasalahan administrasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum dapat di tuntaskan karena banyak Plt dan ada pergantian rekening serta harus jelas pada anggaran tahun 2022. “Ada informasi dari Jakarta, pergantian rekeningnya belum selesai semua. Mungkin karena penandatanganan raport dan pergantian rekening,” paparnya.

Selain itu, ketidakhadiran Kadis Disdikbud tentunya menimbulkan pertanyaan, Himam pun tak mengerti bagaimana tata cara penilaian bagi para calon Kepala Sekolah.
“Untuk penilaian saya tidak tahu, mungkin berbagai faktor penilaiannya, “ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah menilai pelantikan 72 Kepsek se-Kabupaten Cianjur yang dilakukan mendadak tanpa kehadiran Kadis Disdikbud adalah sebuah mekanisme teknis.
“Itu kan kajian teknisnya ada di Dinas Pendidikan. Silahkan tanya saja ke sana,” katanya.

Lain halnya dengan Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Sahli Saidi. Ia menilai kebijakan pelantikan guru atau kepala sekolah adalah kewenangan atau kebijakan bupati dan disepakati dengan Kadis Disdikbud Cianjur.
“Mungkin karena bupatinya dan Kadisdikbud baru jadi harus ada perubahan di dalamnya untuk dirolling,” ungkapnya.

Selain itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, Ginanjar turut menyikapi pelantikan kepala sekolah SMPN yang tidak diketahui oleh Kadisdik, hendaknya hal tersebut tidak harus terjadi. “Karena Kepala Dinas selaku penanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam tata kelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan figur atau kepala Sekolah yg cakap, dan telah memenuhi kriteria/Persyaratan untuk jadi seorang Pimpinan kepala sekolah SMP. Kepala Dinas yg mungkin tau si A untuk ditempatkan di SMP X dan Si B tepat untuk di dudukan di SMP lainnya,” pungkasnya.

(Aditya Nursyifa/djitu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *